JATIM.IDNZONE.COM – Penerapan prinsip industri hijau di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar. Dari sekitar 29.000 hingga 30.000 industri yang ada di Indonesia, jumlah perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai industri hijau masih kurang dari 100 perusahaan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya jumlah industri yang menerapkan prinsip efisiensi sumber daya dan pengelolaan lingkungan secara terukur. Karena itu, peran pers dinilai penting untuk mendorong kepedulian dunia usaha sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya industri berkelanjutan.
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, isu industri hijau bukan merupakan hal baru. Komitmen terhadap perlindungan lingkungan telah menjadi agenda global dan terus dibahas dalam berbagai forum internasional.
“Green industry sudah lama dibahas. PBB juga sudah membentuk UNFCCC. Banyak yang sudah dilakukan, dan negara-negara terus mendorong bagaimana industrinya merujuk pada green industry,” ujar Lutfil Hakim saat Media Gathering Cargill Gresik Plant, Rabu (23/9/2026).
Menurut Lutfil, penerapan industri hijau di berbagai negara terus berkembang. Namun, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan jumlah industri yang benar-benar menerapkan prinsip industri hijau secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satu tantangannya, kata dia, adalah proses untuk memperoleh sertifikasi atau penetapan industri hijau yang membutuhkan sejumlah tahapan. Karena itu, pemahaman pelaku industri maupun masyarakat mengenai indikator industri hijau perlu terus diperkuat.
“Dari sekitar 29 ribu sampai 30 ribu industri di Indonesia, yang ditetapkan sebagai industri hijau masih kurang dari 100 perusahaan. Artinya, masih sangat kecil,” katanya.
Gresik Hadapi Tantangan Industri dan Lingkungan
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Gresik menilai pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Aktivitas industri di wilayah Gresik terus berkembang seiring tingginya investasi yang masuk.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Jauzi, mengatakan keberadaan industri memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja. Namun, aktivitas tersebut juga menghadirkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan.
“Ekonomi dan ekologi itu dua mata uang. Idealnya keduanya berjalan bersama, tetapi sering ada yang dikalahkan,” ujar Jauzi.
Ia menyebut pada 2025 terdapat sekitar 685 industri manufaktur menengah dan besar di Gresik. Besarnya aktivitas industri tersebut membuat pengelolaan lingkungan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian.
Menurut Jauzi, sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi antara lain penggunaan air, perubahan fungsi lahan, emisi udara, serta pengelolaan limbah.
Perubahan fungsi lahan dari tambak atau sawah menjadi kawasan industri, misalnya, dapat memberikan dampak terhadap ketersediaan air dan kondisi lingkungan di sekitarnya.
“Ini tantangan. Dengan adanya industri, ada sumbangan polutan di media udara. Kemudian juga limbah, baik air maupun padat,” katanya.
Karena itu, penerapan industri hijau tidak cukup hanya ditandai dengan adanya program lingkungan. Industri juga dituntut menggunakan sumber daya secara efisien, mengendalikan emisi dan limbah, serta mengurangi dampak kegiatan produksi terhadap masyarakat.
Cargill Jalankan Program Keberlanjutan
Praktik keberlanjutan juga dilakukan sejumlah perusahaan, salah satunya Cargill di Gresik. Admin & Relations Manager Cargill Indonesia Adi Suprayitno mengatakan, Cargill secara global memfokuskan program keberlanjutannya pada tiga pilar utama, yakni iklim, air, dan masyarakat.
“Fokus Cargill dalam green industry yaitu penanggulangan iklim, restorasi air dan people,” ujarnya.
Di Gresik, Cargill antara lain menjalankan program konservasi mangrove dengan menanam sekitar 33.000 bibit. Sementara di Pasuruan, berbagai kegiatan penanaman dan konservasi juga dilakukan sebagai bagian dari program lingkungan perusahaan.
Dalam laporan keberlanjutan global 2025, Cargill mencatat investasi sekitar 690 juta dolar AS untuk efisiensi energi di berbagai proyek. Perusahaan juga melaporkan restorasi 91 juta liter air di wilayah yang mengalami kesulitan air serta pelatihan dan edukasi pertanian berkelanjutan kepada 7,7 juta petani.
Cargill juga melaporkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 20,9 persen untuk emisi cakupan 1 dan 2 secara global. Perusahaan menargetkan penurunan emisi yang lebih besar hingga 2030 dan terus menjalankan berbagai program keberlanjutan di negara tempat perusahaan beroperasi.
Adi mengatakan seluruh inisiatif perusahaan, termasuk di Gresik dan Pasuruan, diarahkan untuk mendukung tiga pilar keberlanjutan tersebut. Perusahaan juga secara konsisten melaporkan pengelolaan lingkungan kepada pemerintah daerah.
Pers Didorong Lebih Paham Industri Hijau
Di tengah upaya pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat praktik industri berkelanjutan, Lutfil menilai media massa perlu mengambil peran lebih besar.
Menurut dia, pers tidak hanya menjalankan fungsi publikasi, tetapi juga memiliki fungsi edukasi dan kontrol sosial. Karena itu, jurnalis perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai industri hijau agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sekadar bersifat seremonial.
“Selain mengedukasi publik, pers juga mengedukasi lingkungan. Sehingga media harus paham betul tentang green industry,” tegasnya.
Lutfil mengatakan jurnalis perlu mampu menjelaskan kepada masyarakat apakah sebuah industri benar-benar telah menjalankan prinsip ramah lingkungan, termasuk bagaimana perusahaan mengelola limbah dan menggunakan sumber daya secara efisien.
“Ke depan yang lebih penting adalah pelatihan tentang green industry. Kita harus punya kemampuan untuk memahami apakah proses industri itu sudah betul-betul peduli lingkungan, bagaimana limbahnya dan apakah bisa didaur ulang,” katanya.
Ia menambahkan, fungsi kontrol pers semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Media massa, menurut dia, harus mampu memberikan nilai tambah melalui informasi yang terverifikasi, edukatif, dan mendalam.
“Kalau pers tidak melakukan hal yang memiliki nilai lebih, maka tidak perlu ada media. Jadi pers harus paham betul, karena di UU Pers diamanatkan,” pungkas Lutfil. (HRU)
