JATIM.IDNZONE.COM – Kenaikan harga beras yang signifikan di berbagai wilayah Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Menyikapi situasi ini, DPRD mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur dan Bulog Divre Jatim untuk segera berkoordinasi dan mengintensifkan distribusi beras.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Erma Susanti, mengungkapkan bahwa lonjakan harga ini sudah mulai terasa di banyak daerah, terutama untuk beras kualitas premium. Ia menegaskan, pemerintah daerah wajib bertindak cepat agar beban masyarakat tidak semakin berat.
“Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar Erma, Selasa (16/09/2025).
Menurut Erma, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini bisa mencapai Rp83.000, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya berada di kisaran Rp55.000. Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025 juga menunjukkan rata-rata harga beras nasional naik 7-10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan harga ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk distribusi yang belum merata, pasokan yang tertekan akibat musim tanam, cuaca, dan kendala logistik ke daerah terpencil. Selain itu, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya menjadi solusi, ternyata masih belum optimal.
Meski total alokasi SPHP untuk Jawa Timur mencapai 173.000 ton, realisasi penyalurannya baru sekitar 5,73 persen. Sebagai contoh, stok beras SPHP di gudang Bulog Malang masih surplus sekitar 45.000 ton, namun distribusinya ke pasar-pasar tradisional dan daerah-daerah yang membutuhkan masih terhambat.
Erma Susanti mendesak Bulog dan Disperindag Jatim untuk mempercepat penyaluran, melakukan operasi pasar, dan memastikan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.
“Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Blitar-Tulungagung itu. (ZAI)
