JATIM.IDNZONE.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan menyetujui ekspor listrik ke Singapura apabila harga yang ditawarkan belum sesuai dengan perhitungan Indonesia.
Menurut Bahlil, kerja sama ekspor listrik harus memberikan keuntungan bagi kedua negara. Pemerintah tidak ingin Indonesia dirugikan hanya demi merealisasikan kesepakatan perdagangan listrik.
“Kalau harganya belum cocok, kita nggak bisa. Karena itu saya minta untuk Danantara nggak boleh dilobi, untuk mau mengikuti agar harga bisa turun,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM telah melakukan perhitungan harga berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah. Karena itu, harga jual listrik untuk ekspor harus mengikuti perhitungan tersebut.
Ia menegaskan, peluang ekspor listrik tetap terbuka selama harga yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Indonesia. Namun, pemerintah tidak akan memaksakan kerja sama apabila belum tercapai kesepakatan harga yang menguntungkan.
“Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan dong. Tapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri,” katanya.
Bahlil juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional harus menjadi prioritas utama. Pemerintah akan memastikan pasokan listrik untuk masyarakat dan kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sebelum mempertimbangkan ekspor ke negara lain.
“Dan kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil juga menyatakan Indonesia belum berencana mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Keputusan tersebut mempertimbangkan kebutuhan listrik domestik yang masih cukup besar.
“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik, enggak ada,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah bahwa rencana ekspor listrik tidak hanya mempertimbangkan peluang pasar internasional, tetapi juga harus memperhatikan kecukupan pasokan energi nasional dan nilai ekonomi yang diperoleh Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah membuka peluang kerja sama perdagangan listrik dengan Singapura, tetapi tetap menempatkan kepentingan nasional, pemenuhan kebutuhan domestik, dan kesepakatan harga yang menguntungkan sebagai pertimbangan utama. (BJG)
