JATIM.IDNZONE.COM – Sektor energi Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada pasokan, harga, serta ketahanan energi nasional. Kondisi ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan era 1990-an.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia yang dahulunya merupakan negara pengekspor minyak kini harus bergantung pada impor akibat penurunan produksi (lifting) di dalam negeri.
“Bangsa kita sekarang bedanya dengan 1996-1997 ada dua hal. Pertama, lifting kita saat itu bisa mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Konsumsi kita hanya 500 ribu bph sehingga kita ekspor sekitar 1,1 juta barel per hari,” ujar Bahlil dalam peluncuran Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang dipantau daring, Kamis (25/6/2026).
Menurunnya Produksi dan Solusi Genjot Lifting
Setelah era reformasi, produksi minyak Indonesia terus merosot. Pada tahun 2025, lifting minyak bumi hanya berkisar di angka 650 ribu bph, dan pemerintah menargetkan lifting tahun 2026 ini berada di level 610 ribu bph. Sebaliknya, Indonesia kini justru harus mengimpor sekitar 1 juta bph minyak bumi.
Bahlil menjelaskan, salah satu biang kerok penurunan ini adalah usia sumur minyak yang semakin tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada di Indonesia, hanya 18 ribu hingga 19 ribu sumur yang masih aktif berproduksi dengan tren produktivitas yang terus menurun.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ESDM menyiapkan tiga pendekatan utama:
Penerapan Teknologi: Menggunakan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan sumur-sumur tua.
Percepatan Proyek Mangkrak: Mendorong eksekusi proyek migas yang tertunda, salah satunya Blok Masela yang telah mandek hampir tiga dekade. Konstruksi Blok Masela ditargetkan mulai 2027 dan berproduksi pada 2029-2030.
Eksplorasi Baru: Membuka tender untuk sekitar 120 wilayah potensial baru guna menemukan cadangan migas masa depan.
“Teori bagus kalau tidak dieksekusi sampai mati pun tidak jalan. Saya tanya, mana yang bisa cepat jalan,” tegas Bahlil mengenai percepatan eksekusi proyek migas.
Tekan Impor BBM Lewat Biodiesel dan Etanol
Impor energi menjadi beban berat bagi kas negara. Bahlil memperkirakan kebutuhan devisa untuk membeli BBM mencapai hampir US$ 30 miliar per tahun.
Sebagai strategi pemangkasan impor di sisi konsumsi, pemerintah menggenjot pengembangan energi nabati:
1. Sektor Solar: Melalui program campuran biodiesel B40 hingga B50, Indonesia kini diklaim sudah tidak lagi mengimpor solar. Kebutuhan solar nasional yang mencapai 39 juta kiloliter (kl) per tahun kini dipenuhi dari kombinasi bahan bakar fosil domestik dan biodiesel.
2. Sektor Bensin (Gasoline): Konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta kl per tahun, sementara produksi domestik baru 20 juta kl. Untuk menutup celah impor 20 juta kl tersebut, pemerintah mendorong penerapan campuran etanol (seperti kebijakan E20).
Diversifikasi Pasokan Global dan Komitmen Subsidi
Menghadapi konflik geopolitik global, pemerintah Indonesia bergerak gesit melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak mentah agar tidak lagi bergantung penuh pada kawasan Timur Tengah, melainkan merambah ke wilayah lain seperti Afrika.
Meski tekanan global terhadap harga minyak mentah cukup tinggi, Bahlil menegaskan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 70 per barel, anggaran subsidi BBM diperkirakan mencapai hampir Rp 200 triliun.
“Kalau kondisi memang harus ada prioritas, saya sebagai mantan orang miskin akan bela saudara-saudara saya yang senasib dengan saya dulu,” kata Bahlil, memastikan subsidi akan tetap diarahkan bagi masyarakat miskin melalui skenario optimalisasi penerimaan negara (PNBP) dari sektor mineral, batu bara, serta efisiensi belanja.
Substitusi LPG ke CNG dan Cadangan Strategis
Tantangan tidak hanya di sektor BBM, tetapi juga pada komoditas LPG. Konsumsi LPG nasional menembus 8,5 juta ton per tahun, sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya 1,8 juta hingga 1,9 juta ton.
Untuk menekan ketergantungan impor LPG, pemerintah mendorong pemanfaatan gas domestik melalui Compressed Natural Gas (CNG). “CNG bisa 30 persen sampai 40 persen lebih murah daripada LPG. Kita punya gas, jadi tidak perlu impor,” jelasnya.
Sebagai penutup, dalam jangka panjang pemerintah juga berkomitmen memperkuat ketahanan energi dengan mendongkrak kapasitas cadangan strategis nasional dari yang saat ini hanya bertahan untuk 20 hari menjadi 60 hari. Langkah kehati-hatian ini diambil karena dinamika ketidakpastian geopolitik global diprediksi masih akan fluktuatif dalam waktu yang lama. (QUC)
