JATIM.IDNZONE.COM – Konferensi XVI Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 boleh saja membuka pintu pencalonan selebar-lebarnya. Namun, di tengah soliditas organisasi dan keberhasilan kepengurusan selama lima tahun terakhir, muncul pandangan bahwa pemilihan ketua PWI maupun ketua Dewan Kehormatan (DK) Jatim sebenarnya tidak perlu lagi berlangsung melalui pertarungan suara. Aklamasi dinilai lebih mencerminkan semangat kebersamaan dan kesinambungan organisasi.
Pandangan tersebut disampaikan M. Sholahuddin, mantan Ketua PWI Kabupaten Gresik, merespons dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim pada 13–15 Oktober 2026.
Menurut Hud, panggilan akrabnya, kepemimpinan Lutfil Hakim atau yang akrab disapa Cak Item selama ini telah menunjukkan kinerja organisasi yang sangat baik. Bahkan, secara pribadi, pihaknya menilai tingkat kepuasan terhadap kepengurusan PWI Jatim bisa mencapai 99 persen.
“Kalau saya menilai, tingkat kepuasan terhadap kepengurusan PWI Jatim di bawah Cak Lutfil selama ini mencapai 99 persen. Ini tentu penilaian pribadi saya, bukan hasil survei. Karena itu, rasanya untuk apa harus ada pertarungan lagi? Tinggal aklamasi dan penetapan saja, baik Ketua PWI maupun Ketua Dewan Kehormatan,” ujarnya, Selasa (13/10).
Dia menegaskan, pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup kesempatan anggota lain yang memenuhi persyaratan mencalonkan diri. Apalagi mengabaikan peran para wartawan senior yang selama ini ikut membesarkan PWI Jawa Timur. Sebaliknya, gagasan aklamasi justru berangkat dari penghargaan terhadap keberhasilan kolektif pengurus, dukungan anggota, serta kemampuan organisasi menjaga kebersamaan di tengah dinamika dunia pers.
“Pandangan ini bukan soal tidak menghormati senior atau menghalangi tokoh lain untuk maju. Semua tentu punya hak sesuai AD/ART. Tetapi, kalau kepemimpinan yang ada sudah teruji dan terbukti berjalan baik dan diterima luas, mengapa tidak kita lanjutkan melalui musyawarah dan aklamasi saja?” katanya.
PWI Jatim Ikut Mengukir Sejarah Persatuan
Bagi Hud, keberhasilan kepengurusan Cak Item tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, program organisasi, atau pelayanan serta kepada anggota serta jejaring dengan stake hplder. Ada titik yang jauh lebih penting, yakni peran Cak Item dan PWI Jawa Timur dalam perjalanan sejarah organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Salah satu momentum terpenting terjadi pada 2025, ketika PWI menghadapi dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Konflik internal itu bukan sekadar perselisihan antarelite organisasi, melainkan menyangkut masa depan persatuan wartawan dan kredibilitas PWI secara nasional.
Di tengah situasi tersebut, PWI Jawa Timur dinilai mengambil peran penting dalam mendorong rekonsiliasi yang kemudian bermuara pada Kongres Persatuan PWI, 30 Agustus 2025.
“Menurut saya, ini justru pencapaian paling monumental. PWI Jatim bukan hanya mampu menjaga organisasinya sendiri tetap berjalan baik, tetapi juga menjadi salah satu motor persatuan ketika PWI secara nasional menghadapi persoalan serius. Tidak semua kepengurusan mendapatkan kesempatan sekaligus mampu memainkan peran sejarah seperti itu,” ungkapnya.
Mantan wartawan Jawa Pos itu menilai kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan organisasi tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjalankan agenda rutin. Lebih dari itu, pemimpin juga harus mampu membaca situasi, membangun komunikasi, dan mengambil posisi yang konstruktif ketika organisasi menghadapi krisis.
Karena itu, lanjut dia, keberhasilan menjaga soliditas internal sekaligus berkontribusi terhadap penyatuan PWI secara nasional merupakan modal penting untuk melanjutkan kepemimpinan lima tahun berikutnya.
“Program kerja bisa dibuat siapa saja. Tetapi, kemampuan menjaga kepercayaan anggota dan ikut menyatukan organisasi yang sedang terbelah merupakan kualitas kepemimpinan yang tidak bisa diukur hanya dengan daftar kegiatan,” ujarnya.
Aklamasi Bukan Berarti Menutup Demokrasi
Hud berpandangan, demokrasi organisasi tidak harus selalu diwujudkan melalui pemungutan suara. Musyawarah untuk mencapai mufakat juga merupakan mekanisme demokratis sepanjang dilakukan secara terbuka, sesuai aturan organisasi, dan mendapat persetujuan peserta konferensi.
Menurut dia, kontestasi tentu diperlukan ketika terdapat perbedaan pandangan mendasar mengenai arah organisasi. Namun, apabila kepengurusan dinilai berhasil dan mayoritas anggota menghendaki kesinambungan, aklamasi bisa menjadi pilihan yang lebih sederhana.
Hal serupa, lanjut dia, berlaku bagi pemilihan Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim. Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab penting menjaga marwah organisasi, menegakkan etika profesi, serta memastikan anggota PWI tetap menjunjung tinggi integritas jurnalistik.
Karena itu, kesinambungan kepemimpinan Dewan Kehormatan juga sangat layak dipertimbangkan apabila kinerjanya selama ini memperoleh kepercayaan anggota.
Dia kembali mengingatkan, gagasan aklamasi itu jangan lantas diterjemahkan sebagai upaya menghilangkan hak anggota untuk mencalonkan diri maupun memilih. Semua tahapan konferensi tetap harus berjalan berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi.
Konferensi XVI Mulai Buka Pendaftaran
Sementara itu, Panitia Konferensi XVI PWI Jatim resmi membuka tahapan pengambilan formulir bakal calon Ketua PWI Jatim dan Ketua DKP periode 2026–2031 pada 13–15 Oktober 2026.
Ketua Panitia Konferensi XVI PWI Jatim, Machmud Suhermono, menjelaskan bahwa setiap bakal calon harus memenuhi tujuh persyaratan utama, termasuk memiliki sertifikat Wartawan Utama, pernah menjadi pengurus PWI, dan memperoleh dukungan minimal 10 persen dari anggota yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Revisi.
Berdasarkan surat PWI Pusat tertanggal 10 Oktober 2026, jumlah pemilih dalam DPS Revisi mencapai 418 Anggota Biasa. Artinya, setiap bakal calon harus mengantongi sedikitnya 42 dukungan sah.
Penyerahan berkas pencalonan berlangsung pada 15–20 Oktober 2026 di Sekretariat PWI Jatim, Jalan Taman Apsari Nomor 15–17, Surabaya. Panitia tetap membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu. 
Bagi Hud, proses administratif tersebut tetap penting untuk memastikan konferensi berjalan tertib dan memiliki legitimasi organisasi.
Namun, pihaknya berharap Konferensi XVI PWI Jatim tidak sekadar menjadi arena perebutan jabatan, melainkan momentum memperkuat persatuan sekaligus menjaga capaian organisasi yang telah dibangun selama lima tahun terakhir.
Terlebih, PWI Jawa Timur memiliki pengalaman berharga dalam menghadapi dinamika organisasi, termasuk ketika ikut mendorong semangat persatuan PWI secara nasional pada 2025.
“Kalau selama ini kita sudah memiliki kepemimpinan yang baik, solid, dan mampu membawa PWI Jatim ikut mengukir sejarah persatuan PWI, tentu itu patut dipertahankan. Bagi saya, aklamasi bukan kemunduran demokrasi, melainkan bentuk hakikat dan makrifat dalam berorganisasi,” pungkasnya. (*) (ONW)
