JATIM.IDNZONE.COM – Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur mulai berdampak terhadap kelancaran distribusi logistik. Kondisi tersebut memaksa sebagian perusahaan angkutan mengurangi frekuensi pengiriman ke daerah-daerah yang mengalami keterbatasan pasokan bahan bakar.
Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kota Surabaya, I Wayan Sumadita, mengatakan laporan mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi mulai diterima sejak awal Juni 2026. Meski demikian, kelangkaan tersebut tidak terjadi di Surabaya, melainkan di sejumlah wilayah Pantura Jawa Timur.
“Teman-teman pengusaha angkutan terpaksa mengurangi pengiriman ke daerah yang ketersediaan solar bersubsidinya terbatas atau sering kosong. Hal ini tentu berdampak pada kelancaran distribusi barang,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Menurut Wayan, persoalan tersebut tidak hanya menghambat operasional perusahaan angkutan, tetapi juga berdampak terhadap kondisi para pengemudi truk. Antrean panjang di sejumlah SPBU membuat sopir harus menunggu selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi.
Akibatnya, tingkat kelelahan fisik maupun mental pengemudi meningkat. Selain itu, antrean kendaraan berat yang mengular hingga ke badan jalan juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dan memperparah kemacetan di sejumlah ruas jalan nasional.
Dampak lain yang paling dirasakan pelaku usaha angkutan adalah turunnya produktivitas armada. Wayan menjelaskan, dalam kondisi normal perjalanan menuju berbagai kota tujuan di kawasan Pantura dapat ditempuh dalam waktu sekitar 12 hingga 20 jam. Namun akibat antrean panjang untuk memperoleh bahan bakar, durasi perjalanan kini dapat mencapai lebih dari 36 jam.
“Produktivitas kendaraan otomatis turun. Belum lagi kemacetan menuju maupun keluar pelabuhan juga ikut terdampak karena banyak truk yang tertahan,” katanya.
APTRINDO menilai terdapat sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan solar bersubsidi di lapangan. Di antaranya keterlambatan pasokan ke SPBU, berkurangnya kuota solar bersubsidi di beberapa SPBU yang menyebabkan antrean panjang menunggu pengisian ulang, hingga penerapan sistem manajemen keselamatan baru bagi pengemudi truk tangki BBM yang dinilai ikut memperlambat distribusi pasokan.
Untuk memastikan penyebab persoalan tersebut, APTRINDO Jawa Timur telah meminta penjelasan kepada Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, keterlambatan distribusi bukan disebabkan oleh keterbatasan stok BBM nasional.
“Penjelasan yang kami terima menyebutkan stok BBM secara nasional tersedia. Kendala terjadi karena keterlambatan penerbitan purchase order (PO) dari pihak SPBU sehingga pengiriman solar ke sejumlah titik menjadi terlambat,” ungkap Wayan.
Menyikapi kondisi tersebut, APTRINDO telah mengirimkan surat kepada DPD dan DPP APTRINDO agar persoalan ini mendapat perhatian di tingkat nasional. Organisasi juga telah menyampaikan keluhan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Gubernur Jawa Timur dengan harapan segera ditemukan solusi yang dapat memperlancar distribusi solar bersubsidi.
Apabila kondisi tersebut terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas, APTRINDO tidak menutup kemungkinan akan mengajak para pelaku usaha angkutan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi di lapangan.
Meski biaya operasional meningkat akibat terganggunya produktivitas armada, APTRINDO menegaskan hingga saat ini belum berencana menaikkan tarif angkutan secara umum. Penyesuaian tarif hanya akan diberlakukan pada pengiriman yang bersifat mendesak dan dilakukan berdasarkan kesepakatan sementara dengan pelanggan.
“Kenaikan biaya operasional saat ini bukan dipicu oleh harga solar, melainkan hilangnya produktivitas akibat lamanya antrean dan keterlambatan distribusi,” tambah Wayan.
APTRINDO mengingatkan, apabila kelangkaan solar bersubsidi terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor transportasi. Keterlambatan distribusi bahan baku berpotensi mengganggu proses produksi di berbagai industri, meningkatkan biaya operasional perusahaan, hingga memicu kenaikan harga barang di tingkat ritel akibat terganggunya rantai pasok.
Karena itu, organisasi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menormalkan distribusi solar bersubsidi sehingga aktivitas logistik dan perekonomian di Jawa Timur dapat kembali berjalan lancar. (XUH)
