JATIM.IDNZONE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan serta mempermudah layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jember. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai membebani masyarakat, baik dari segi waktu maupun biaya.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam kegiatan Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar kolaboratif bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Alun-Alun Jember.
Bupati Fawait mengungkapkan, selama ini banyak warga Jember yang harus menempuh perjalanan jauh ke luar kota hanya untuk mengurus administrasi keberangkatan.
“Masyarakat selama ini harus ke Surabaya, Malang, atau Banyuwangi untuk mengurus berbagai keperluan migran. Kami ingin layanan itu lebih dekat dan mudah diakses,” ujar Fawait pada Senin (15/6/2026).
Strategi Pemkab Jember Dekatkan Pelayanan Migran
Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan dekat, Pemkab Jember telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
1. Menghadirkan P4MI di Jember: Pemkab telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di wilayah Kabupaten Jember.
2. Fasilitas Medical Check-Up Lokal: Pemkab Jember menyiapkan tiga Rumah Sakit Daerah (RSD) milik pemerintah untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi CPMI. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi melakukan cek kesehatan di luar daerah.
Program Sosial: Beasiswa Pendidikan hingga Pusat Pelatihan
Tak hanya fokus pada urusan dokumen keberangkatan, Pemkab Jember juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan serta peningkatan kualitas SDM.
1.Beasiswa Anak PMI: Pemkab Jember meluncurkan program beasiswa pendidikan bagi putra-putri pekerja migran. Program ini sudah mulai diuji coba dan dipastikan akan diperluas jangkauannya pada tahun ini.
2. Hibah Lahan Balai Latihan Kerja: Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lahan jika pemerintah pusat hendak membangun pusat pelatihan kerja (BLK) bagi CPMI di Jember. Program ini nantinya akan disinergikan dengan para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna mendongkrak daya saing tenaga kerja lokal di pasar internasional.
Dorong Regulasi Daerah dan Desa Migran
Di akhir penyampaiannya, Fawait berharap sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat terus diperkuat agar perlindungan pekerja migran berjalan optimal dari hulu ke hilir.
Sebagai payung hukum, Pemkab Jember berkomitmen penuh untuk mendorong terbentuknya regulasi daerah (Perda) yang kuat guna mendukung perlindungan PMI, sekaligus mewujudkan pembentukan desa-desa migran produktif di Kabupaten Jember. (HJT)
