JATIM.IDNZONE.COM – Wali Kota Eri Cahyadi memilih mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar melalui Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk mendanai proyek infrastruktur strategis, daripada menaikkan pajak yang dianggap membebani warganya. Keputusan ini diambil di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipicu kondisi ekonomi.
Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan pajak atau mencari sumber pembiayaan lain. “Kami memilih pembiayaan agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Pemerintah wajib berkorban demi rakyatnya,” tegasnya, Jumat (22/8/2025).
Dana pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk proyek-proyek krusial, termasuk pembangunan Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung–Gresik, diversi saluran Gunungsari, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), dan penanganan genangan. Prioritas utama, seperti pada proyek diversi Gunungsari, adalah pembebasan lahan agar pembangunan dapat segera dimulai.
Keputusan strategis ini, menurut Eri, telah melalui kajian komprehensif dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta DPRD Surabaya, yang telah memberikan persetujuan. “Infrastruktur adalah kunci untuk menarik investasi, meningkatkan PAD, dan pada akhirnya menyejahterakan warga, terutama masyarakat miskin,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mencari solusi pembiayaan alternatif. Saat ini, 92 kota di Indonesia telah menerapkan kebijakan serupa, menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan pinjaman daerah untuk pembangunan. (VMF)
